Pemerintah Indonesia akan menerapkan kembali kebijakan pemungutan pajak penghasilan melalui platform e-commerce mulai 1 Oktober 2026.
 |
| 1 Oktober Pajak E Commerce |
Menurut laporan Reuters pada 17 September 2026, otoritas pajak Indonesia menyatakan pemungutan akan dimulai pada 1 Oktober. Beberapa platform besar yang sebelumnya ditunjuk sebagai pemungut antara lain Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
Mengapa Jadwalnya Berubah?
Pemungutan pajak melalui platform e-commerce sebelumnya direncanakan berlangsung lebih awal. Namun, implementasinya sempat ditunda. Reuters melaporkan bahwa pada Agustus, Menteri Keuangan sebelumnya Purbaya Yudhi Sadewa memerintahkan penundaan karena adanya kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap daya beli masyarakat.
Setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan pada September, pemerintah kembali menetapkan pelaksanaan pemungutan mulai 1 Oktober. Kepala otoritas pajak Bimo Wijayanto menyatakan kepada media lokal bahwa aturan dan persiapan implementasi sudah siap. Dengan demikian, perubahan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru secara sederhana terhadap seluruh transaksi e-commerce, melainkan perubahan mekanisme pemungutan melalui platform yang telah ditunjuk.
Platform E-Commerce Menjadi Pemungut
Salah satu perubahan penting adalah posisi platform digital dalam sistem perpajakan. Alih-alih seluruh proses pemungutan dilakukan secara manual oleh masing-masing penjual, platform yang telah ditunjuk akan menjalankan fungsi pemungutan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Model seperti ini dapat membuat proses administrasi menjadi lebih terintegrasi karena transaksi berlangsung di dalam sistem digital. Bagi pemerintah, digitalisasi tersebut juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan membuat aktivitas ekonomi digital lebih mudah tercatat.
Apa Artinya bagi Penjual Online?
Bagi penjual, perubahan paling penting adalah memahami bagaimana pajak akan dipungut dari transaksi mereka. Penjual tidak seharusnya hanya melihat jumlah penjualan atau omzet yang masuk. Mereka juga perlu memahami status perpajakan, mekanisme pemotongan atau pemungutan, serta dokumentasi transaksi yang tersedia pada platform.
Dengan sistem pemungutan melalui platform, sebagian proses administrasi dapat dilakukan secara otomatis. Namun, kewajiban perpajakan penjual tetap perlu dipahami berdasarkan kondisi masing-masing. Karena itu, penjual online sebaiknya memeriksa informasi resmi dari platform yang digunakan dan otoritas pajak sebelum kebijakan mulai diterapkan.
Dampaknya terhadap Harga Barang
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan ini akan membuat harga barang di e-commerce menjadi lebih mahal.
Jawabannya tidak bisa disamaratakan. Dampaknya dapat berbeda tergantung pada jenis penjual, margin keuntungan, struktur biaya, dan bagaimana penjual menyesuaikan harga setelah adanya kewajiban perpajakan.
Sebagian penjual mungkin memilih mempertahankan harga dan menyesuaikan margin. Penjual lain dapat melakukan perubahan harga untuk mengakomodasi biaya yang timbul. Karena itu, penerapan pajak tidak otomatis berarti seluruh harga barang di marketplace akan naik dengan besaran yang sama.
Ekonomi Digital Indonesia Terus Membesar
Kebijakan tersebut hadir ketika perdagangan digital Indonesia terus berkembang. Reuters mengutip laporan Google, Temasek, dan Bain yang memperkirakan gross merchandise value atau GMV e-commerce Indonesia mencapai sekitar US$71 miliar pada 2025 dan berpotensi meningkat menjadi US$140 miliar pada 2030.
Besarnya aktivitas tersebut membuat sektor e-commerce semakin penting bagi perekonomian sekaligus bagi sistem administrasi perpajakan. Semakin banyak transaksi berlangsung secara digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan aktivitas ekonomi tersebut tercatat dan diperlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tantangan bagi Pelaku UMKM
Bagi UMKM yang mengandalkan marketplace sebagai saluran penjualan utama, perubahan mekanisme perpajakan dapat menjadi tantangan administratif. Penjual perlu mulai membiasakan diri dengan pencatatan omzet, biaya, transaksi, dan dokumen perpajakan.
Digitalisasi sebenarnya dapat membantu proses tersebut karena data transaksi tersedia secara elektronik. Namun, pelaku usaha tetap perlu memahami bagaimana data tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini menjadi semakin penting bagi bisnis yang memiliki banyak transaksi setiap hari.
Bukan Sekadar Soal Pajak
Perubahan mekanisme pemungutan juga menunjukkan semakin eratnya hubungan antara teknologi digital dan administrasi ekonomi. Marketplace tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat mempertemukan penjual dan pembeli. Platform digital juga menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi yang menyediakan data transaksi, pembayaran, logistik, dan kini mekanisme pemungutan pajak.
Bagi pemerintah, perkembangan ini dapat memperkuat digitalisasi administrasi perpajakan. Sementara bagi pelaku usaha, kemampuan memahami sistem digital dan administrasi keuangan menjadi semakin penting.
Apa yang Perlu Diperhatikan Penjual?
Menjelang 1 Oktober 2026, beberapa hal yang penting diperhatikan penjual antara lain:
- Memahami status dan kewajiban pajaknya
- Memeriksa pemberitahuan resmi dari marketplace
- Menyimpan catatan transaksi
- Memahami rincian potongan pada laporan penjualan
- Membedakan omzet, biaya, dan keuntungan
- Serta menggunakan informasi resmi dari otoritas pajak jika terdapat perubahan aturan
Penjual juga perlu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial karena detail implementasi pajak dapat berbeda berdasarkan kondisi dan jenis transaksi.
Kesimpulan
Pemungutan pajak penghasilan melalui platform e-commerce akan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026, berdasarkan informasi terbaru yang dilaporkan Reuters dari otoritas pajak Indonesia. Perubahan tersebut menjadi bagian dari perkembangan ekonomi digital Indonesia yang semakin besar.
Bagi penjual online, isu utamanya bukan hanya apakah pajak akan dipungut, tetapi bagaimana mekanisme tersebut memengaruhi pencatatan transaksi, administrasi usaha, dan pengelolaan margin. Dengan semakin besarnya peran marketplace dalam aktivitas ekonomi, pemahaman mengenai pajak dan pencatatan digital akan menjadi bagian penting dalam menjalankan bisnis online.
Sumber: Reuters, 17 September 2026.